Minggu, 26 Juli 2009

Membangun wirausahawan wajib untuk kemajuan

Minggu, 26 Juli 2009 0
Jusuf Kalla dalam blognya memaparkan saat ini wirausahawan Indonesia baru sekitar 400.000 orang atau 0,18% dari total penduduk. Padahal untuk bisa maju secara ekonomi, negara membutuhkan minimal 2% untuk dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, perlu didorong pertumbuhan wirausahawan baru.


Kenapa pengusaha diperlukan:
1. Untuk mendapatkan penerimaan dari pajak
2. Untuk menampung tenaga kerja
3. Untuk menggerakkan roda perekonomian

Cara-cara mendorongnya:
Selanjutnya JK juga mengungkapkan beberapa cara mendorong pertumbuhan pengusaha baru:
1. Mahasiswa masuk kampus diperkenalkan dunia kampus, mahasiswa keluar kampus diperkenalkan dunia usaha.

Motivasi bagi pengusaha muda:
Selanjutnya JK juga memberikan motivasi sebagai berikut:
1. Pengusaha besar dimulai dari pengusaha UKM kecuali "pewaris". Karenanya, jangan malu menjadi pengusaha kecil.
2. Jangan khawatirkan modal, yang penting adalah ide. Prinsip pengusaha adalah menjual ide, ide mendatangkan modal.
3. Tiga prinsip ide : "Lebih Cepat, Lebih Baik, Lebih Murah".

Kunci menjadi pengusaha:
Kunci menjadi pengusaha menurut JK:
1. Berani memulai
2. Berani mengambil resiko

Pengusaha dan akal
JK juga mengingatkan menjadi pengusaha harus banyak akal. Saudagar berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti seribu akal.

Sebuah renungan:
JK juga memaparkan sebuah renungan :
Saya teringat dengan perkataan Pak Habibie beberapa waktu lampau bahwa 1 Ton besi akan beda nilainya apabila ia dibentuk menjadi pesawat daripada menjadi mobil. Meski menurut saya hal tersebut tidak begitu tepat karena ternyata mobil Kijang Toyota yang dijual oleh NV. Hadji Kalla lebih laku daripada CN 250 yang dijual oleh PT. Dirgantara. Ini karena ia tidak menganut prinsip lebih murah. Sementara mobil Jepang lebih laku karena ia Lebih Baik, Lebih Cepar dan lebih Murah. Terlepas dari itu semua memberikan nilai tambah pada suatu produk adalah sesuatu yang penting. Harga 1 Kilo Kakao berbeda dengan harga 1 Kilo Silverqueen atau Tobleron


Read More..

Minggu, 19 Juli 2009

Kemarau, bermunculan pedagang air

Minggu, 19 Juli 2009 0
Kemarau yang panjang menyebabkan sumur-sumur menjadi kering. Bagi yang berlangganan PAM mungkin tidak terlalu masalah, asalkan PLN masih hidup di siang hari meski beberapa jam saja, air tetap akan mengalir. Tetapi tidak halnya dengan pemilik sumur pribadi.


Menyikapi hal tersebut, para tukang becak di Peranap, Indragiri Hulu, Riau, provinsi yang dipimpin Rusli Zainal sang visioner, yang saat ini omsetnya menurun menyusul penurunan ekonomi nasional justru melihat peluang di baliknya. Banyak kemudian di antara mereka yang menjadi pedagang air dadakan. Dengan harga jual Rp. 5.000,- per galon dan Rp. 25.000,- per drum, jual beli air bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.
Read More..

Sabtu, 18 Juli 2009

Dekorporasi dan demonopolisasi PLN

Sabtu, 18 Juli 2009 0
PLN sebagai satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia sungguh adidaya. Secara sepihak, PLN mengatur pemadaman listrik. Mula-mula masyarakat masih bisa menerima. Tetapi dengan intensitas pemadaman yang meningkat, masyarakat mulai resah. Apalagi dengan adanya berbagai kejadian yang dikaitkan-kaitkan dengan fenomena mati-hidup PLN. Sebut saja misalnya kesetrumnya seorang ibu hamil di Panam Pekanbaru, dan terbakar hangusnya seorang santri saat kebakaran terjadi di Pondok Pesantren di Bangkinang Seberang akibat pemadaman PLN. Wajar kalau kemudian sebagian elemen masyarakat Riau yang tergabung dalam Spartan berdemo ke PLN. Read More..

Rabu, 15 Juli 2009

Provinsi Metro

Rabu, 15 Juli 2009 1
Pada masa orde baru, dari 27 provinsi yang ada di Indonesia, ada 3 provinsi yang khusus, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DI Aceh istimewa dengan kekhususannya status kepala daerahnya, DI Aceh dengan kekhususan otonominya dan DKI karena kekhususan fungsinya. Setelah era reformasi, Papua menjadi provinsi khusus dengan status otonomi khususnya (otsus). Dengan demikian daerah istimewa dari segi legislasinya bertambah 1 dari 2 menjadi 3, sementara daerah istimewa dari segi kekhasannya demografi dan strukturnya hanya tetap satu-satunya Jakarta.

Jakarta sebagai model provinsi khusus, yakni provinsi yang bercirikan kota metropolitan, dalam perkembangannya saat ini bukan satu-satunya kota besar di Indonesia. Di Indonesia, kota yang berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa tercatat 6 kota yakni Medan, Tangerang, Depok, Bandung, Bekasi dan Surabaya. Secara penegakan keamanan, kota-kota ini ditangani oleh Kapolwiltabes yang menaungi beberapa polresta. Dari segi beban kerja, wali kota bertanggung jawab atas nasib jiwa yang lebih besar daripada beberapa provinsi yang ada di Indonesia.

Oleh karenanya, para pengambil kebijakan perlu memikirkan pola provinsi khusus yang baru yakni provinsi metro dengan alasan-alasan:
1. Demografis
2. Politis
3. Sosial Keamanan
4. Ekonomis

Alasan Demografis
Jumlah penduduk pada 6 kota besar tersebut sekitar 2 juta jiwa lebih. Jumlah ini lebih besar daripada jumlah penduduk di 10 provinsi Indonesia, yakni:
1. Provinsi Bangka Belitung
2. Provinsi Kepri
3. Provinsi Bengkulu
4. Provinsi Kalimantan Tengah
5. Provinsi Gorontalo
6. Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Provinsi Maluku
8. Provinsi Maluku Utara
9. Provinsi Papua
10. Provinsi Irian Jaya Barat

Menampung jumlah penduduk sebanyak itu, keruwetan yang menjadi beban seorang walikota dalam bidang kependudukan lebih kurang sama dengan keruwetan yang ditangani para gubernur di 10 provinsi tersebut.

Politis
Meskipun dari segi jumlah anggota DPR, kota-kota besar mendapatkan perwakilan DPR yang sama proporsional dengan provinsi-provinsi kecil tersebut, tetapi kota besar tersebut tidak terwakili di DPD di mana provinsi-provinsi tersebut mendapatkan 4 orang perwakilan di DPD. Dari segi perjuangan politis, provinsi-provinsi tersebut terwakili oleh seorang gubernur dan ketua DPRD yang mendapatkan akses langsung ke pemerintah pusat, sementara para walikota harus melalui koordinasi dengan gubernur provinsinya masing-masing.

Sosial Keamanan
Karena tanggungan kriminalitas yang ditanggung kota besar cukup besar, maka kepolisian menempatkan seorang kapolwiltabes di kota-kota besar seperti surabaya dan makassar. Kapolwiltabes menaungi beberapa orang kapolresta. Artinya kapolresta di kota besar memiliki jalur antara, sementara pada provinsi-provinsi umum mereka langsung punya akses ke kapolda.

Permasalahan sosial yang ditangani oleh walikota cukup kompleks, dan kadang-kadang permasalahan sosial dalam tingkatan yang cukup layak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Ekonomis
Kota besar memiliki struktur ekonomi yang spesifik dibandingkan dengan daerah-daerah tingkat dua yang ada di provinsi bersangkutan. Kota besar juga sangat berkaitan dengan kabupaten di dekatnya, misalnya Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang, Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Kota besar dan kabupaten yang berhubungan sesungguhnya layak berada dalam satu garis kebijakan dan pengembangan ekonomi yang sama, dengan suatu sistem yang menciptakan satu sinergi. Sebaliknya dengan kedudukan walikota yang hanya setaraf dengan Bupati, untuk koordinasi musti meminta bantuan dari gubernur.

Satu DPRD
Model Provinsi adalah model yang unik seperti Kota Jakarta. Pada era orde baru misalnya, Gubernur Jakarta dalam legislasinya hanya dipartneri oleh satu DPRD tingkat provinsi. Tidak ada DPRD Tingkat II. Dalam era reformasi, kekhususan tiadanya DPRD tingkat II untuk daerah provinsi musti dipertahankan agar sinergi pembangunan tetap tercipta. Walikota dapat saja dipilih langsung, tetapi dengan ketentuan-ketentuan bahwa tidak akan menimbulkan kontra atas kebijakan sang gubernur.

Percepatan optimalisasi Potensi
Kota-kota besar memiliki potensi khusus sebagai daerah industri, pusat perdagangan dan jasa bagi daerah-daerah sekitarnya. Sebaliknya daerah terkait menjadi titik pemukiman, rekreasi. Apabila dikoordinasikan lewat seorang gubernur, optimalisasi potensi dan problem solving dapat ditingkatkan.
Read More..

Kamis, 09 Juli 2009

Mungkinkah Hanura menjadi partai ideologis

Kamis, 09 Juli 2009 0
Pada waktu Wiranto memulai iklannya di TV sekitar setahun lalu, sekitar setahun lalu, dengan mengajak masyarakat untuk bergabung dengan gerakan yang dinamakannya Hati Nurani Rakyat, saya waktu itu tersenyum saja. Apa yang dilakukan seorang anak bangsa bernama Wiranto menurut saya hanyalah upayanya untuk membuat sebuah perahu untuk mengulangi impiannya yang gagal pada Pilpres 2004 dan karena menurut analisanya mungkin, tipis harapan baginya untuk memakai kendaraan yang sama.

Ketika Partai Hanura resmi didirikan dan orang-orang gegap gempita membuka cabang-cabang Hanura, saya yang alergi politik praktis dan sampai saat itu, seumur hidup saya belum pernah menggunakan hak pilih saya, baik di zaman orde baru maupun reformasi, saya menganggap para penyambut Hanura tidak lebih dari petualang-petualang politik yang memang ingin mencari kendaraan.


Gagasan Kemandirian
Partai Hanura menemukan takdirnya dengan berkoalisi dengan Golkar. Deklarasi JK-Win saat itu menurut saya hanyalah sebuah keterlibatan yang terpaksa karena Megawati sendiri lebih sreg kepada Prabowo. Berita tentang Wiranto dan pengurus Golkar yang berjalan kaki mengunjungi JK dalam rangka negosiasi pasangan itu pun menggelikan saya.

Keadaan berubah setelah saya membaca blog-blog JK di kompasiana. Dari hari ke hari pasangan ini menunjukkan jati dirinya sebagai kelompok yang ingin menciptakan kemandirian bangsa. Cita-cita besar untuk menjadi bangsa yang besar, indonesia yang jaya, indonesia yang mandiri.

Ekonomi Kemandirian
Berpasangan dengan JK, kedua pasangan ini kemudian saling mengisi ideologi. Mereka secara bersama kemudian menggagas suatu sistem ekonomi yang dilabeli ekonomi kemandirian. Penggunaan istilah ini kemudian begitu menarik, jika Prabowo memiliki ekonomi kerakyatan atau karena disanding-sandingkan dengan neoliberalis yang dituduhkan kepada SBY bisa kita sebut ekonomi neososialis, ekonomi kemandirian kemudian menjadi suatu sistem ekonomi yang berada di tengah-tengahnya. Karena sistem ekonomi mendasari pada prinsip-prinsip kebangsaan atau ekonomi kebangsaan maka kita dapat juga menjuluki ekonomi nasionalis.

Tiga capres yang muncul melahirkan pertarungan gagasan baru, SBY/Budiono dengan tuduhan neoliberalisnya, Prabowo/Mega dengan ekonomi kerakyatannya dan Wiranto/Kalla dengan ekonomi kemandiriannya.

Gagasan pertarungan ideologis
Meskipun gagasan-gagasan yang dikemukakan barangkali hanyalah jargon-jargon atau kemasan-kemasan untuk menarik massa, tetapi adalah sangat menarik jika pertarungan ketiga ideologi ini menjadi konsumsi tetap setiap pemilu. Neososialis di kiri, nasionalis di tengah, dan neoliberalis di kanan.

Selama ini kita hanya disuguhi pertarungan-pertarungan semu tanpa isi yang jelas. PPP partai Islam misalnya sulit dibedakan dengan PKB, PKS, PAN ataupun PBB. Sementara partai-partai lain hanyalah pecahan dari Golkar yang memang selama ini telah dikenal sebagai partai yang tanpa ideologi tertentu. Oleh karenanya, dukungan-dukungan masyarakat kepada partai-partai lebih terarah kepada dukungan-dukungan kepada figur-figur yang kemudian ternyata kemudian mengecewakan. Kekecewaan tersebut selanjutnya menimbulkan apriori terhadap politik. Partisipasi politik masyarakat pun kemudian terpaksa dibeli dengan uang (money politics).

Gerindra telah memulai gagasannya dengan jargon ekonomi kerakyatan yang telah memukau sebagian masyarakat. Demokrat kemudian mendapat cipratan tuduhan neoliberal yang sayangnya tidak diakui. Jika saja Hanura kemudian mengambil peran dengan mengembangan ideologi kemandiriannya ini dengan prinsip-prinsip yang jelas dapat membedakannya dengan ekonomi kerakyatan dan neoliberalis secara nyata kepada masyarakat banyak, maka pertarungan demokrasi di masa depan akan menjadi lebih nyata dan lebih bernilai.
Read More..

Jumat, 03 Juli 2009

Penggabungan Pilpres dengan Pileg

Jumat, 03 Juli 2009 0
Salah satu alasan yang dikemukakan dalam kampanye pilpres satu putaran adalah penghematan anggaran. Alasan lain, masyarakat terlalu jenuh dengan urusan politik. Alasan yang tentu saja sangat menyakitkan bagi pejuang demokrasi tersebut, tentu saja ada benarnya. Oleh karenanya layak dipikirkan solusi demokrasi yang tidak membosankan dan irit biaya.

Demokrasi dengan pemisahan pilpres dengan pileg memang baru dua kali kita rasakan. Oleh karenanya wajar kalau ada pihak-pihak yang merasa kerepotan dengan demokrasi cara begini. Dan, demokrasi dengan satu putaran pun sebenarnya tidak terlalu jelek. Solusinya, tentu saja dengan penggabungan pileg dan pilpres.


Semua partai berhak mengajukan capres
Dengan penggabungan pileg dan pilpres artinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif pusat, propinsi, kabupaten dan anggota DPD. Karenanya tentu saja akibat pertamanya, persyaratan persentase perolehan suara bagi partai pengusung capres dihapuskan. Artinya semua partai berhak mengajukan capres/cawapresnya masing-masing.

Berkurangnya dagang sapi
Klausul ini tentu saja merugikan parpol, karena hitung-hitungan untuk koalisi menjadi hilang. Perolehan suara yang akan didapat partai pada pemilu periode tersebut tidak akan sama dengan perolehan pada periode sebelumnya. Partai yang mendapatkan suara banyak pada pemilu sebelumnya belum tentu pada periode berikutnya.Dengan demikian, dagang sapi seperti yang terjadi saat-saat sekarang akan berkurang.

Perubahan perhitungan thresold
Pensejalanan pileg dan pilpres akan mengakibatkan keharusan masyarakat memilih salah satu partai agar capres yang diidolakan dapat dicapreskan menjadi tidak mutlak. Karenanya perlu dipikirkan aturan baru mengenai thresold yakni:
1. Adanya kemungkinan partai yang memenangkan capres tetapi perolehan legislatifnya kurang memadai.
2. Adanya kemungkinan partai yang memperoleh suara untuk capres signifikan tetapi sebaliknya dengan legislatif.
3. Adanya partai-partai yang mengusung capres pemenang, tetapi suara partainya tidak signifikan.
4. Adanya partai yang memperoleh suara legislatif signifikan tetapi tidak suara capresnya.

Partai yang memenangkan capresnya seyogyanya diberi hak untuk duduk di Senayan meskipun legislatif yang diutusnya untuk duduk hanya satu orang. Partai-partai yang suara capresnya signifikan pun harus diberi kesempatan yang sama, karena visi dari capres yang diusungnya layak diperjuangkan, meskipun hanya oleh beberapa anggota.

Koalisi parpol memungkinkan dua atau lebih parpol mengusung capres/cawapres yang sama. Oleh karenanya, semua parpol koalisi yang memenangkan pasangan capres/cawapresnya berhak untuk ikut serta mengamankan program presiden yang diusungnya meskipun mereka hanya menyumbangkan satu dua kursi.

Dengan demikian ada beberapa ketentuan baru:
1. Partai yang mengusung capres/cawapres yang menjadi pemenang otomatis lulus thresold.
2. Partai yang ikut koalisi yang memenangkan pasangan capres/cawapres dianggap ikut lulus thresold.
3. Partai yang suara capresnya mencapai persentase tertentu dianggap lulus thresold.
4. Partai yang tidak lulus presidential thresold, barulah diadakan perhitungan parliamentary thresold.
Read More..

Penghapusan Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)telah menjadi satu lembaga yang memegang peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Meneg PPN dibantu oleh 7 Deputi, yakni:
1. Deputi bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan.
2. Deputi bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan.
3. Deputi bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
4. Deputi bidang Ekonomi.
5. Deputi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Deputi bidang Sarana dan Prasarana.
7. Deputi bidang Pendanaan Pembangunan.


Susunan selengkapnya dapat dilihat di http://indragiri.blogspot.com/2009/07/sotk-bappenas-2002.html

Ketika Presiden mandataris MPR yang menjalankan pemerintahan yang disusun melalui GBHN, keberadaan Bappenas untuk menjabarkan GBHN memang sangat diperlukan. Tetapi dengan kondisi sekarang yang mana Presiden menjalankan visi misinya masing-masing apakah tepat kalau proses planning masih harus dijalankan pada satu lembaga tertentu.

Menteri yang memegang peran pada sektor tertentu sebaiknya diberi peran yang kuat untuk menyusun programnya sesuai dengan visi misi presiden terpilih. Penyusunan program dapat dilaksanakan pada tingkat Direktorat Jenderal yang sesuai. Planning yang disusun oleh seorang Dirjen, dikoordinasikan melalui Sidang Departemen yang dipimpin oleh Menteri untuk kemudian dibawa ke Sidang Kabinet. Pada akhirnya, presiden/Wapreslah yang memutuskan pada tingkat akhir.

Dengan demikian, rantai pengambilan keputusan harus diperpendek. Penghapusan Bappenas berarti mengurangi rantai pengambilan keputusan di bidang perencanaan pembangunan.

Dengan penghapusan Bappenas:
1. Efisiensi pengambilan keputusan
2. Rasionalisasi kepegawaian
3. Intensifikasi kinerja Departemen

Efisiensi Pengambilan Keputusan
Perencanaan suatu kebijakan pembangunan layak diadakan pada tingkat Direktorat Jenderal sebagai lembaga yang telah berpengalaman dalam bidang/sektor pembangunan. Agar fungsi planning berjalan, mungkin untuk sementara waktu staf yang saat ini bekerja di Bappenas didistribusikan pada masing-masing Direktorat yang berhubungan, misalnya staf pada Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Meneg bidang SDM dan Kebudayaan didistribusikan kepada Departemen Pendidikan dan Departemen Agama.

Rasionalisasi Kepegawaian
Dengan menghapus Bappenas, tugas dan tanggung jawab pegawai pemerintahan dapat diefektifkan, dengan demikian pelaksanaan pekerjaan yang sama oleh pegawai dari instansi yang berbeda dapat dikurangi. Pada akhirnya, kebutuhan akan pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dapat dicapai. Pengurangan pegawai yang tidak perlu akan menjadi kemutlakan. Muara akhirnya, terjadi rasionalisasi kepegawaian.

Intensifikasi kinerja departemen
Dengan pemberian wewenang planning pada departemen yang selanjutnya mendistribusikannya kepada Ditjen yang berhubungan, fungsi departemen dapat ditingkatkan. Selanjutnya, departemen dapat meningkatkan kinerjanya karena program yang disusun memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan harapan mereka. Sebagai lembaga yang memiliki peran khusus di sektor tertentu, departemen seyogyanya lebih paham tentang apa kebutuhan masyarakat dan negara.
Read More..

Hapuskan Irjen dan Setjen

Salah satu mimpi saya di negeri tercinta ini adalah penghapusan jabatan Irjen dan Setjen dalam Departemen.Saya bukanlah ahli manajemen, bukan pula orang yang telah bergelut di dunia birokrasi. Oleh karenanya, banyak mungkin yang menertawakan ide tersebut.

Tetapi sebagai anak bangsa, saya memandang dari luar. Pertama kali, saya masih belum jelas apakah fungsi Irjen tersebut. Di negara ini terlalu banyak lembaga yang melakukan pengawasan, mulai dari BPKP, BPK. Toh, hasilnya bocor juga. Oleh karenanya, apakah menurut saya, bukan banyaknya lembaga-lembaga yang perlu, tetapi suatu sistem yang menjamin kinerja yang lebih baik yang diperlukan.

Dengan susunan Departemen yang bersifat fungsional, di mana Departemen dibagi atas beberapa Direktorat Jenderal dengan fungsi-fungsi tertentu, selayaknya kegiatan Planning, Executing dan Evaluating dijalankan oleh masing-masing Dirjen dalam bentuk sistem pengendalian (controlling) yang bersiklus. Hasil Evaluasi menjadi bahan planning berikutnya, demikian berputar sehingga semakin hari semakin baik.

Coordinating
Menteri sebagai pimpinan departemen selayaknya diberi tugas yang lebih sedikit tetapi dengan tanggung jawab yang bukannya tambah ringan. Sebagai pimpinan, Menteri hanyalah seorang koordinator yang mengkoordinir program-program para Dirjennya. Dengan demikian, roda aktivitas Departemen digantungkan kepada para Dirjen. Mengikuti hirarki piramida, Menteri sebagai pemuncak seharusnya lebih ramping. Sebagai koordinator, Menteri seharusnya hanya mengkoordinir kegiatan para Dirjennya. Dengan demikian, kenapa Departemen harus memboros-boroskan lembaga dengan suatu Setjen kalau menteri hanya perlu dikelilingi oleh beberapa staf kecil namun efektif.
Read More..

Restrukturisasi Departemen Pendidikan

Meski dinamakan orde reformasi, tetapi dalam kenyataannya, tidak ada kegiatan reformasi yang berarti yang terjadi. Utamanya dalam restrukturisasi dan rasionalisasi birokrasi. Secara umum, birokrasi pemerintahan masih dianggap serupa dengan masa orde baru. Kualitas pelayanan pemerintahan masih rendah. Kinerja birokrasi masih jauh.

Restrukturisasi dalam Sejarah
Dalam sejarah Indonesia, Orde Baru maupun Orde Lama cukup kuat dalam reformasi. Pada era-era revolusi, pemerintah perjuangan sempat mengadakan "Rera" rekonstruksi dan rasionalisasi terhadap angkatan perang. Program rera berlanjut setelah pengakuan kedaulatan meskipun menghadapi tantangan perlawanan dari eks tentara pejuang yang terkena dampak rera tersebut. Tetapi sejarah mencatat, bahwa program tersebut telah terbukti menghasilan ABRI yang modern.

Pada awal Orde Baru, Soeharto mengadakan restrukturisasi dan refungsionalisasi angkatan. Restrukturisasi tersebut dapat memisahkan tanggung jawab di bidang pertahanan keamanan di mana pada tingkat departemental dipegang oleh Dephankam dan pada tingkat operasional dipegang oleh Komando-komando Operasi. ABRI adalah pelaksana dari sistem pertahanan dan Dephankam adalah pengambil kebijakan strategisnya. Refungsionalisasi yang dijalankan adalah pemisahan fungsi social security dengan defensive security. TNI mengambil peran defensif dan Polri mengambil peran sosial.

Kondisi Departemen Pendidikan
Departemen Pendidikan bermula dari Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Departemen ini pada Kabinet 100 menteri merupakan salah satu dari 14 kompartemen yang ada saat itu, yakni:
1. Kompartemen Luar Negeri
2. Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri
3. Kompartemen Pertahanan Keamanan
4. Kompartemen Keuangan
5. Kompartemen Pembangunan
6. Kompartemen Perindustrian Rakyat
7. Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga
8. Kompartemen Pertanian dan Agraria
9. Kompartemen Distribusi
10. Kompartemen Maritim
11. Kompartemen Kesejahteraan
12. Kompartemen Urusan Agama
13. Kompartemen Pendidikan/Kebudayaan
14. Kompartemen Perhubungan dengan Rakyat

Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
1. Menteri Koordinator
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
3. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
4. Menteri Olah Raga

Departemen Pendidikan Nasional saat ini terdiri dari:
1. Setjen
2. Irjen
3. Balitbang
4. Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Ditjen Pendidikan Tinggi
6. Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal
7. Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Balitbang terdiri dari:
1. Sekretariat Badan
2. Puslit Kebijakan dan Inovasi Pendidikan
3. Pusat Kurikulum
4. Pusat Statistik Pendidikan
5. Pusat Penilaian Pendidikan

Setjen terdiri dari:
1. Bagian Umum
2. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
3. Biro Keuangan
4. Biro Kepegawaian
5. Biro Hukum dan Organisasi

Ditjen Mandikdasmen terdiri dari:
1. Sekretariat Ditjen
2. Dit. Pembinaan TK dan SD
3. Dit. Pembinaan SMP
4. Dit. Pembinaan SMA
5. Dit. Pembinaan SMK
6. Dit. Pembinaan PLS

Ditjen Mandikti terdiri dari:
1. Sekretariat Ditjen
2. Dit. Akademik
3. Dit. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dit. Ketenagaan
5. Dit. Kelembagaan

Ditjen Dik nonformal informal terdiri dari:
1. Sekretariat Ditjen
2. Dit. PAUD
3. Dit. Pendidikan Kesetaraan
4. Dit. Pendidikan Masyarakat
5. Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Ditjen PMPTK:
1. Sekretariat Ditjen
2. Dit. Profesi Pendidik
3. Dit. Tenaga Kependidikan
4. Dit. Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal
5. Dit. Pembinaan Diklat

Penyelenggaraan Sekolah dan PTN
Setelah reformasi, pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada PTN. SMA dan SMK dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan SD dan SMP pada Dinas Kabupaten/Kota. Pelimpahan ini menyebabkan terjadinya perbedaan pembinaan yang cukup tajam antar daerah. Perbedaan prioritas di masing-masing daerah diduga salah satu penyebabnya.

Penyelenggaraan sekolah dan PTN yang masih satu institusi/lembaga dengan pembina/pengatur pendidikan menyebabkan terjadinya dua tanggung jawab pada institusi pendidikan, yakni tanggung jawab penyelenggaraan dan tanggung jawab pengaturan. Dalam tanggung jawab pengaturan, otoritas pendidikan (depdiknas dan dinas pendidikan daerah), mengatur/memberdayakan pendidikan secara umum, termasuk pembinaan terhadap lembaga pendidikan non-pemerintah. Sebaliknya sebagai penyelenggara pendidikan, pemerintah juga bertanggungjawab atas operasional lembaga pendidikan yang dikelolanya. Hal ini telah memicu beberapa kekurangan:
1. Tidak fokus
Dengan dua tanggung jawab yang dipikul, pemerintah tidak memiliki satu fokus utama di bidang pendidikan. Akibatnya, keduanya menjadi terbengkalai. Secara umum, lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah kalah mutu dibandingkan yang dikelola swasta dengan perbedaan yang sangat mencolok. Sementara itu, kualitas pendidikan secara umum juga tertinggal.

2. Irrasional dalam pembukaan sekolah
Karena memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sekolah, dinas pendidikan seringkali memaksakan diri untuk membuka sekolah baru pada tempat yang tidak layak. Sering dijumpai pada satu daerah tertentu berdiri beberapa sekolah negeri yang pada akhirnya masing-masing sekolah kekurangan murid. Sebaliknya, banyak daerah yang belum memiliki sekolah negeri/swasta, padahal anak usia sekolah cukup banyak di tempat tersebut. Meski beberapa dinas pendidikan mengambil kebijakan penggabungan sekolah untuk sekolah-sekolah yang kekurangan murid, tetapi prosesnya berjalan rumit.

3. Serba salah
Sebagai lembaga pengatur dan penilai kualitas pendidikan, otoritas pendidikan mempunyai potensi rasa serba salah. Jika pemerintah menetapkan standar yang tinggi, yang terkena dampak adalah sekolah-sekolah negeri yang juga dikelolanya.

4. Kegemukan
Penggabungan dua tanggung jawab tersebut menyebabkan otoritas pendidikan menjadi institusi yang gemuk. Dengan kegemukan tersebut, fungsi pengendalian akan menjadi sulit. Dan ternyata, otoritas pendidikan menjadi salah satu institusi yang mendapat nilai merah dalam akuntabilitas.


Solusi
Sudah saatnya dipikirkan untuk mengkaji kembali hubungan antara lembaga penyelenggara pendidikan dengan otoritas pendidikan. Dengan jumlah sekolah dan universitas yang banyak, sudah saatnya dipikirkan hubungan yang baru antara departemen/dinas pendidikan dengan sekolah/universitas seperti hubungan antara Dephankam dan ABRI.

PTN memiliki sejumlah keunikan yang mencolok dengan sekolah. Oleh karenanya, keduanya dikelola oleh lembaga terpisah. Untuk PTN, perlu dibentuk Badan Koordinasi PTN. Dan untuk sekolah negeri perlu dibentuk Lembaga Penyelenggara Sekolah Negeri. Pimpinan BK-PTN dapat dipilih oleh para rektor PTN, selanjutnya pimpinan BK-PTN memiliki kedudukan yang setara seperti Kapolri/Jaksa Agung. Demikian pula dengan LPSN. BK-PTN dan LPSN memiliki kewenangan administrasi khusus dalam bidang keuangan dan kepegawaian. Selanjutnya, pemerintah juga perlu memikirkan agar tenaga operasional pada PTN (dosen) dan pada sekolah negeri (guru) memiliki registrasi yang berbeda dengan PNS secara umum. Sama seperti lembaga profesional lainnya. LPSN memiliki otoritas penuh terhadap sekolah-sekolah negeri tanpa campur tangan Dinas/Departemen Pendidikan menyangkut operasional sekolah. Hubungan antara LPSN dengan Dinas/Departemen Pendidikan adalah sama seperti hubungan antara sekolah swasta dengan Dinas/Departemen Pendidikan. Tenaga pendidik yang selama otonomi daerah terkungkung pada lingkup daerahnya, kiranya dapat memperluas wawasan dengan pindah atau sekurang-kurangnya mengikuti diklat yang diselenggarakan LPSN daerah tetangganya.
Read More..

Privatisasi dan demonopolisasi BUMN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan peran pemerintah dalam cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Sumber daya tersebut meliputi listrik dan air, pos dan telekomunikasi, kereta api, bank sirkulasi dan BBM. Peran pemerintah dijalankan melalui BUMN. Read More..

Kamis, 02 Juli 2009

Reformasi, rasionalisasi, restrukturisasi

Kamis, 02 Juli 2009 0
Istilah reformasi sering diidentikkan dengan gerakan penurunan orde baru 1998. Kata-kata reformis kemudian disandingkan dengan status quo. Reformasi kemudian dijadikan nama satu orde dalam sejarah politik Indonesia. Padahal istilah reformasi telah digunakan lama dalam perpolitikan Indonesia. Sejarah militer Indonesia misalnya pernah mendengar istilah Rera, Reformasi dan rasionalisasi.

Pengertian Reformasi
Wikipedia menyebutkan reformasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sistem sendiri diartikan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.



Menurut Umar Said, pemimpin redaksi Harian EKONOMI NASIONAL 1965, Reformasi adalah mengubah, merombak, membangun kembali atau menyusun kembali. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah diwariskan.

Pengertian Rasionalisasi
Rasionalisasi dalam politik selalu dikaitkan dengan kepegawaian. Rasionalisasi diartikan penyusunan jumlah pegawai dengan rasio yang tepat terhadap pelayanan yang diberikan. Bersama-sama dengan reformasi, rasionalisasi disebutkan sebagai modernisasi.

Pengertian Restrukturisasi
Restrukturisasi diartikan sebagai penataan kembali struktur badan/lembaga sehingga kinerja badan/lembaga tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Kata efisiensi sering dianalogikan dengan penghematan, yakni usaha-usaha untuk meningkatkan hasil kerja lembaga badan/lembaga sehingga dengan penggunaan sumber daya sekecil mungkin mendapatkan hasil kerja yang sebesar mungkin. Read More..
 
Peranap. Design by Pocket. Content by Serangge