Jusuf Kalla dalam blognya memaparkan saat ini wirausahawan Indonesia baru sekitar 400.000 orang atau 0,18% dari total penduduk. Padahal untuk bisa maju secara ekonomi, negara membutuhkan minimal 2% untuk dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, perlu didorong pertumbuhan wirausahawan baru.
Kemarau, bermunculan pedagang air
Kemarau yang panjang menyebabkan sumur-sumur menjadi kering. Bagi yang berlangganan PAM mungkin tidak terlalu masalah, asalkan PLN masih hidup di siang hari meski beberapa jam saja, air tetap akan mengalir. Tetapi tidak halnya dengan pemilik sumur pribadi.
Dekorporasi dan demonopolisasi PLN
PLN sebagai satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia sungguh adidaya. Secara sepihak, PLN mengatur pemadaman listrik. Mula-mula masyarakat masih bisa menerima. Tetapi dengan intensitas pemadaman yang meningkat, masyarakat mulai resah. Apalagi dengan adanya berbagai kejadian yang dikaitkan-kaitkan dengan fenomena mati-hidup PLN. Sebut saja misalnya kesetrumnya seorang ibu hamil di Panam Pekanbaru, dan terbakar hangusnya seorang santri saat kebakaran terjadi di Pondok Pesantren di Bangkinang Seberang akibat pemadaman PLN. Wajar kalau kemudian sebagian elemen masyarakat Riau yang tergabung dalam Spartan berdemo ke PLN.
Provinsi Metro
Pada masa orde baru, dari 27 provinsi yang ada di Indonesia, ada 3 provinsi yang khusus, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DI Aceh istimewa dengan kekhususannya status kepala daerahnya, DI Aceh dengan kekhususan otonominya dan DKI karena kekhususan fungsinya. Setelah era reformasi, Papua menjadi provinsi khusus dengan status otonomi khususnya (otsus). Dengan demikian daerah istimewa dari segi legislasinya bertambah 1 dari 2 menjadi 3, sementara daerah istimewa dari segi kekhasannya demografi dan strukturnya hanya tetap satu-satunya Jakarta.
Mungkinkah Hanura menjadi partai ideologis
Pada waktu Wiranto memulai iklannya di TV sekitar setahun lalu, sekitar setahun lalu, dengan mengajak masyarakat untuk bergabung dengan gerakan yang dinamakannya Hati Nurani Rakyat, saya waktu itu tersenyum saja. Apa yang dilakukan seorang anak bangsa bernama Wiranto menurut saya hanyalah upayanya untuk membuat sebuah perahu untuk mengulangi impiannya yang gagal pada Pilpres 2004 dan karena menurut analisanya mungkin, tipis harapan baginya untuk memakai kendaraan yang sama.
Penggabungan Pilpres dengan Pileg
Salah satu alasan yang dikemukakan dalam kampanye pilpres satu putaran adalah penghematan anggaran. Alasan lain, masyarakat terlalu jenuh dengan urusan politik. Alasan yang tentu saja sangat menyakitkan bagi pejuang demokrasi tersebut, tentu saja ada benarnya. Oleh karenanya layak dipikirkan solusi demokrasi yang tidak membosankan dan irit biaya.
Penghapusan Bappenas
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)telah menjadi satu lembaga yang memegang peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Meneg PPN dibantu oleh 7 Deputi, yakni:
1. Deputi bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan.
2. Deputi bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan.
3. Deputi bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
4. Deputi bidang Ekonomi.
5. Deputi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Deputi bidang Sarana dan Prasarana.
7. Deputi bidang Pendanaan Pembangunan.
1. Deputi bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan.
2. Deputi bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan.
3. Deputi bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
4. Deputi bidang Ekonomi.
5. Deputi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Deputi bidang Sarana dan Prasarana.
7. Deputi bidang Pendanaan Pembangunan.
Hapuskan Irjen dan Setjen
Salah satu mimpi saya di negeri tercinta ini adalah penghapusan jabatan Irjen dan Setjen dalam Departemen.Saya bukanlah ahli manajemen, bukan pula orang yang telah bergelut di dunia birokrasi. Oleh karenanya, banyak mungkin yang menertawakan ide tersebut.
Restrukturisasi Departemen Pendidikan
Meski dinamakan orde reformasi, tetapi dalam kenyataannya, tidak ada kegiatan reformasi yang berarti yang terjadi. Utamanya dalam restrukturisasi dan rasionalisasi birokrasi. Secara umum, birokrasi pemerintahan masih dianggap serupa dengan masa orde baru. Kualitas pelayanan pemerintahan masih rendah. Kinerja birokrasi masih jauh.
Privatisasi dan demonopolisasi BUMN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan peran pemerintah dalam cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Sumber daya tersebut meliputi listrik dan air, pos dan telekomunikasi, kereta api, bank sirkulasi dan BBM. Peran pemerintah dijalankan melalui BUMN.
Reformasi, rasionalisasi, restrukturisasi
Istilah reformasi sering diidentikkan dengan gerakan penurunan orde baru 1998. Kata-kata reformis kemudian disandingkan dengan status quo. Reformasi kemudian dijadikan nama satu orde dalam sejarah politik Indonesia. Padahal istilah reformasi telah digunakan lama dalam perpolitikan Indonesia. Sejarah militer Indonesia misalnya pernah mendengar istilah Rera, Reformasi dan rasionalisasi.
