Jumat, 28 Maret 2014

Masyarakat Desa Pauhranap mengharapkan agar DPRD Indragiri Hulu banyak belajar

Jumat, 28 Maret 2014 0

Berkaitan dengan Risalah Sidang Komisi A DPRD Indragiri Hulu tentang permasalahan Kepala Desa Pauhranap, maka masyarakat Desa Pauhranap berharap agar DPRD Indragiri Hulu banyak-banyak belajar, terutama mengenai UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Komisi A DPRD Indragiri Hulu telah melakukan sidang pembahasan mengenai Kepala Desa Pauhranap dengan rekomendasi menggagalkan pelantikan Kepala Desa Pauhranap terpilih.

Adanya pembahasan oleh Komisi A ini membingungkan masyarakat Desa Pauhranap, karena tidak jelas dalam kapasitas apa Komisi A membahas hal ini. Di antar tugas dan wewenang DPRD yang paling mendekati adalah point c ayat 1 Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

Masalahnya, hingga ini belum ada Keputusan dari Bupati atau SKPD yang dipimpinya mengenai Kepala Desa Pauhranap. Artinya, belum ada kebijakan Kepala Daerah. Lalu yang dibahas apa?

Artinya, Komisi A telah melakukan intervensi terhadap kewenangan Bupati. Bahkan yang lebih konyol lagi, Komisi A langsung memerintahkan Camat menunjuk Pjs. Jika demikian, berarti Camat Peranap telah berkedudukan setara dengan Bupati.

Demikian masyarakat Desa Pauhranap yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pauhranap (FMPD).

Read More..

Jumat, 14 Maret 2014

Jumlah PP Pelaksana UU No 6 th 2014 tentang Desa

Jumat, 14 Maret 2014 0

Presiden telah mengesahkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk melaksanakan UU tersebut, sedang digesa PP pelaksanaannya. Berbagai rilis media menyebutkan bahwa dibutuhkan 16 PP, tetapi dari analisis saya mengenai naskah UU tersebut, saya hanya menemukan 10 PP yang harus dibuat, yakni :

    1.    PP Pemilihan Kepala Desa Serentak
    2.    PP Pemberhentian Kepala Desa
    3.    PP Musyawarah Desa
    4.    PP Perangkat Desa
    5.    PP Pemberherhentian Perangkat Desa
    6.    PP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    7.    PP Keuangan Desa
    8.    PP Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
    9.    PP Pedoman Penyusunan APBDes
    10.    PP Penempatan Perangkat Desa PNS

    Kira-kira apa lagi ya?

Read More..
 
Peranap. Design by Pocket. Content by Serangge