Tampilkan postingan dengan label rasionalisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label rasionalisasi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 Juli 2009

Penghapusan Bappenas

Jumat, 03 Juli 2009 0
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)telah menjadi satu lembaga yang memegang peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Meneg PPN dibantu oleh 7 Deputi, yakni:
1. Deputi bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan.
2. Deputi bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan.
3. Deputi bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
4. Deputi bidang Ekonomi.
5. Deputi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Deputi bidang Sarana dan Prasarana.
7. Deputi bidang Pendanaan Pembangunan.


Susunan selengkapnya dapat dilihat di http://indragiri.blogspot.com/2009/07/sotk-bappenas-2002.html

Ketika Presiden mandataris MPR yang menjalankan pemerintahan yang disusun melalui GBHN, keberadaan Bappenas untuk menjabarkan GBHN memang sangat diperlukan. Tetapi dengan kondisi sekarang yang mana Presiden menjalankan visi misinya masing-masing apakah tepat kalau proses planning masih harus dijalankan pada satu lembaga tertentu.

Menteri yang memegang peran pada sektor tertentu sebaiknya diberi peran yang kuat untuk menyusun programnya sesuai dengan visi misi presiden terpilih. Penyusunan program dapat dilaksanakan pada tingkat Direktorat Jenderal yang sesuai. Planning yang disusun oleh seorang Dirjen, dikoordinasikan melalui Sidang Departemen yang dipimpin oleh Menteri untuk kemudian dibawa ke Sidang Kabinet. Pada akhirnya, presiden/Wapreslah yang memutuskan pada tingkat akhir.

Dengan demikian, rantai pengambilan keputusan harus diperpendek. Penghapusan Bappenas berarti mengurangi rantai pengambilan keputusan di bidang perencanaan pembangunan.

Dengan penghapusan Bappenas:
1. Efisiensi pengambilan keputusan
2. Rasionalisasi kepegawaian
3. Intensifikasi kinerja Departemen

Efisiensi Pengambilan Keputusan
Perencanaan suatu kebijakan pembangunan layak diadakan pada tingkat Direktorat Jenderal sebagai lembaga yang telah berpengalaman dalam bidang/sektor pembangunan. Agar fungsi planning berjalan, mungkin untuk sementara waktu staf yang saat ini bekerja di Bappenas didistribusikan pada masing-masing Direktorat yang berhubungan, misalnya staf pada Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Meneg bidang SDM dan Kebudayaan didistribusikan kepada Departemen Pendidikan dan Departemen Agama.

Rasionalisasi Kepegawaian
Dengan menghapus Bappenas, tugas dan tanggung jawab pegawai pemerintahan dapat diefektifkan, dengan demikian pelaksanaan pekerjaan yang sama oleh pegawai dari instansi yang berbeda dapat dikurangi. Pada akhirnya, kebutuhan akan pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dapat dicapai. Pengurangan pegawai yang tidak perlu akan menjadi kemutlakan. Muara akhirnya, terjadi rasionalisasi kepegawaian.

Intensifikasi kinerja departemen
Dengan pemberian wewenang planning pada departemen yang selanjutnya mendistribusikannya kepada Ditjen yang berhubungan, fungsi departemen dapat ditingkatkan. Selanjutnya, departemen dapat meningkatkan kinerjanya karena program yang disusun memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan harapan mereka. Sebagai lembaga yang memiliki peran khusus di sektor tertentu, departemen seyogyanya lebih paham tentang apa kebutuhan masyarakat dan negara.
Read More..

Kamis, 02 Juli 2009

Reformasi, rasionalisasi, restrukturisasi

Kamis, 02 Juli 2009 0
Istilah reformasi sering diidentikkan dengan gerakan penurunan orde baru 1998. Kata-kata reformis kemudian disandingkan dengan status quo. Reformasi kemudian dijadikan nama satu orde dalam sejarah politik Indonesia. Padahal istilah reformasi telah digunakan lama dalam perpolitikan Indonesia. Sejarah militer Indonesia misalnya pernah mendengar istilah Rera, Reformasi dan rasionalisasi.

Pengertian Reformasi
Wikipedia menyebutkan reformasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sistem sendiri diartikan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.



Menurut Umar Said, pemimpin redaksi Harian EKONOMI NASIONAL 1965, Reformasi adalah mengubah, merombak, membangun kembali atau menyusun kembali. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah diwariskan.

Pengertian Rasionalisasi
Rasionalisasi dalam politik selalu dikaitkan dengan kepegawaian. Rasionalisasi diartikan penyusunan jumlah pegawai dengan rasio yang tepat terhadap pelayanan yang diberikan. Bersama-sama dengan reformasi, rasionalisasi disebutkan sebagai modernisasi.

Pengertian Restrukturisasi
Restrukturisasi diartikan sebagai penataan kembali struktur badan/lembaga sehingga kinerja badan/lembaga tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Kata efisiensi sering dianalogikan dengan penghematan, yakni usaha-usaha untuk meningkatkan hasil kerja lembaga badan/lembaga sehingga dengan penggunaan sumber daya sekecil mungkin mendapatkan hasil kerja yang sebesar mungkin. Read More..
 
Peranap. Design by Pocket. Content by Serangge