Penghapusan Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)telah menjadi satu lembaga yang memegang peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Meneg PPN dibantu oleh 7 Deputi, yakni:
1. Deputi bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan.
2. Deputi bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan.
3. Deputi bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
4. Deputi bidang Ekonomi.
5. Deputi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Deputi bidang Sarana dan Prasarana.
7. Deputi bidang Pendanaan Pembangunan.


Susunan selengkapnya dapat dilihat di http://indragiri.blogspot.com/2009/07/sotk-bappenas-2002.html

Ketika Presiden mandataris MPR yang menjalankan pemerintahan yang disusun melalui GBHN, keberadaan Bappenas untuk menjabarkan GBHN memang sangat diperlukan. Tetapi dengan kondisi sekarang yang mana Presiden menjalankan visi misinya masing-masing apakah tepat kalau proses planning masih harus dijalankan pada satu lembaga tertentu.

Menteri yang memegang peran pada sektor tertentu sebaiknya diberi peran yang kuat untuk menyusun programnya sesuai dengan visi misi presiden terpilih. Penyusunan program dapat dilaksanakan pada tingkat Direktorat Jenderal yang sesuai. Planning yang disusun oleh seorang Dirjen, dikoordinasikan melalui Sidang Departemen yang dipimpin oleh Menteri untuk kemudian dibawa ke Sidang Kabinet. Pada akhirnya, presiden/Wapreslah yang memutuskan pada tingkat akhir.

Dengan demikian, rantai pengambilan keputusan harus diperpendek. Penghapusan Bappenas berarti mengurangi rantai pengambilan keputusan di bidang perencanaan pembangunan.

Dengan penghapusan Bappenas:
1. Efisiensi pengambilan keputusan
2. Rasionalisasi kepegawaian
3. Intensifikasi kinerja Departemen

Efisiensi Pengambilan Keputusan
Perencanaan suatu kebijakan pembangunan layak diadakan pada tingkat Direktorat Jenderal sebagai lembaga yang telah berpengalaman dalam bidang/sektor pembangunan. Agar fungsi planning berjalan, mungkin untuk sementara waktu staf yang saat ini bekerja di Bappenas didistribusikan pada masing-masing Direktorat yang berhubungan, misalnya staf pada Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Meneg bidang SDM dan Kebudayaan didistribusikan kepada Departemen Pendidikan dan Departemen Agama.

Rasionalisasi Kepegawaian
Dengan menghapus Bappenas, tugas dan tanggung jawab pegawai pemerintahan dapat diefektifkan, dengan demikian pelaksanaan pekerjaan yang sama oleh pegawai dari instansi yang berbeda dapat dikurangi. Pada akhirnya, kebutuhan akan pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dapat dicapai. Pengurangan pegawai yang tidak perlu akan menjadi kemutlakan. Muara akhirnya, terjadi rasionalisasi kepegawaian.

Intensifikasi kinerja departemen
Dengan pemberian wewenang planning pada departemen yang selanjutnya mendistribusikannya kepada Ditjen yang berhubungan, fungsi departemen dapat ditingkatkan. Selanjutnya, departemen dapat meningkatkan kinerjanya karena program yang disusun memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan harapan mereka. Sebagai lembaga yang memiliki peran khusus di sektor tertentu, departemen seyogyanya lebih paham tentang apa kebutuhan masyarakat dan negara. Read More..

Hapuskan Irjen dan Setjen

Salah satu mimpi saya di negeri tercinta ini adalah penghapusan jabatan Irjen dan Setjen dalam Departemen.Saya bukanlah ahli manajemen, bukan pula orang yang telah bergelut di dunia birokrasi. Oleh karenanya, banyak mungkin yang menertawakan ide tersebut.

Tetapi sebagai anak bangsa, saya memandang dari luar. Pertama kali, saya masih belum jelas apakah fungsi Irjen tersebut. Di negara ini terlalu banyak lembaga yang melakukan pengawasan, mulai dari BPKP, BPK. Toh, hasilnya bocor juga. Oleh karenanya, apakah menurut saya, bukan banyaknya lembaga-lembaga yang perlu, tetapi suatu sistem yang menjamin kinerja yang lebih baik yang diperlukan.

Dengan susunan Departemen yang bersifat fungsional, di mana Departemen dibagi atas beberapa Direktorat Jenderal dengan fungsi-fungsi tertentu, selayaknya kegiatan Planning, Executing dan Evaluating dijalankan oleh masing-masing Dirjen dalam bentuk sistem pengendalian (controlling) yang bersiklus. Hasil Evaluasi menjadi bahan planning berikutnya, demikian berputar sehingga semakin hari semakin baik.

Coordinating
Menteri sebagai pimpinan departemen selayaknya diberi tugas yang lebih sedikit tetapi dengan tanggung jawab yang bukannya tambah ringan. Sebagai pimpinan, Menteri hanyalah seorang koordinator yang mengkoordinir program-program para Dirjennya. Dengan demikian, roda aktivitas Departemen digantungkan kepada para Dirjen. Mengikuti hirarki piramida, Menteri sebagai pemuncak seharusnya lebih ramping. Sebagai koordinator, Menteri seharusnya hanya mengkoordinir kegiatan para Dirjennya. Dengan demikian, kenapa Departemen harus memboros-boroskan lembaga dengan suatu Setjen kalau menteri hanya perlu dikelilingi oleh beberapa staf kecil namun efektif. Read More..

Restrukturisasi Departemen Pendidikan

Meski dinamakan orde reformasi, tetapi dalam kenyataannya, tidak ada kegiatan reformasi yang berarti yang terjadi. Utamanya dalam restrukturisasi dan rasionalisasi birokrasi. Secara umum, birokrasi pemerintahan masih dianggap serupa dengan masa orde baru. Kualitas pelayanan pemerintahan masih rendah. Kinerja birokrasi masih jauh.

Restrukturisasi dalam Sejarah
Dalam sejarah Indonesia, Orde Baru maupun Orde Lama cukup kuat dalam reformasi. Pada era-era revolusi, pemerintah perjuangan sempat mengadakan "Rera" rekonstruksi dan rasionalisasi terhadap angkatan perang. Program rera berlanjut setelah pengakuan kedaulatan meskipun menghadapi tantangan perlawanan dari eks tentara pejuang yang terkena dampak rera tersebut. Tetapi sejarah mencatat, bahwa program tersebut telah terbukti menghasilan ABRI yang modern.

Pada awal Orde Baru, Soeharto mengadakan restrukturisasi dan refungsionalisasi angkatan. Restrukturisasi tersebut dapat memisahkan tanggung jawab di bidang pertahanan keamanan di mana pada tingkat departemental dipegang oleh Dephankam dan pada tingkat operasional dipegang oleh Komando-komando Operasi. ABRI adalah pelaksana dari sistem pertahanan dan Dephankam adalah pengambil kebijakan strategisnya. Refungsionalisasi yang dijalankan adalah pemisahan fungsi social security dengan defensive security. TNI mengambil peran defensif dan Polri mengambil peran sosial.

Kondisi Departemen Pendidikan
Departemen Pendidikan bermula dari Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Departemen ini pada Kabinet 100 menteri merupakan salah satu dari 14 kompartemen yang ada saat itu, yakni:
1. Kompartemen Luar Negeri
2. Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri
3. Kompartemen Pertahanan Keamanan
4. Kompartemen Keuangan
5. Kompartemen Pembangunan
6. Kompartemen Perindustrian Rakyat
7. Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga
8. Kompartemen Pertanian dan Agraria
9. Kompartemen Distribusi
10. Kompartemen Maritim
11. Kompartemen Kesejahteraan
12. Kompartemen Urusan Agama
13. Kompartemen Pendidikan/Kebudayaan
14. Kompartemen Perhubungan dengan Rakyat

Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
1. Menteri Koordinator
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
3. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
4. Menteri Olah Raga

Departemen Pendidikan Nasional saat ini terdiri dari:
1. Setjen
2. Irjen
3. Balitbang
4. Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Ditjen Pendidikan Tinggi
6. Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal
7. Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Balitbang terdiri dari:
1. Sekretariat Badan
2. Puslit Kebijakan dan Inovasi Pendidikan
3. Pusat Kurikulum
4. Pusat Statistik Pendidikan
5. Pusat Penilaian Pendidikan

Setjen terdiri dari:
1. Bagian Umum
2. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
3. Biro Keuangan
4. Biro Kepegawaian
5. Biro Hukum dan Organisasi

Ditjen Mandikdasmen terdiri dari:
1. Sekretariat Ditjen
2. Dit. Pembinaan TK dan SD
3. Dit. Pembinaan SMP
4. Dit. Pembinaan SMA
5. Dit. Pembinaan SMK
6. Dit. Pembinaan PLS

Ditjen Mandikti terdiri dari:
1. Sekretariat Ditjen
2. Dit. Akademik
3. Dit. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dit. Ketenagaan
5. Dit. Kelembagaan

Ditjen Dik nonformal informal terdiri dari:
1. Sekretariat Ditjen
2. Dit. PAUD
3. Dit. Pendidikan Kesetaraan
4. Dit. Pendidikan Masyarakat
5. Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Ditjen PMPTK:
1. Sekretariat Ditjen
2. Dit. Profesi Pendidik
3. Dit. Tenaga Kependidikan
4. Dit. Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal
5. Dit. Pembinaan Diklat

Penyelenggaraan Sekolah dan PTN
Setelah reformasi, pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada PTN. SMA dan SMK dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan SD dan SMP pada Dinas Kabupaten/Kota. Pelimpahan ini menyebabkan terjadinya perbedaan pembinaan yang cukup tajam antar daerah. Perbedaan prioritas di masing-masing daerah diduga salah satu penyebabnya.

Penyelenggaraan sekolah dan PTN yang masih satu institusi/lembaga dengan pembina/pengatur pendidikan menyebabkan terjadinya dua tanggung jawab pada institusi pendidikan, yakni tanggung jawab penyelenggaraan dan tanggung jawab pengaturan. Dalam tanggung jawab pengaturan, otoritas pendidikan (depdiknas dan dinas pendidikan daerah), mengatur/memberdayakan pendidikan secara umum, termasuk pembinaan terhadap lembaga pendidikan non-pemerintah. Sebaliknya sebagai penyelenggara pendidikan, pemerintah juga bertanggungjawab atas operasional lembaga pendidikan yang dikelolanya. Hal ini telah memicu beberapa kekurangan:
1. Tidak fokus
Dengan dua tanggung jawab yang dipikul, pemerintah tidak memiliki satu fokus utama di bidang pendidikan. Akibatnya, keduanya menjadi terbengkalai. Secara umum, lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah kalah mutu dibandingkan yang dikelola swasta dengan perbedaan yang sangat mencolok. Sementara itu, kualitas pendidikan secara umum juga tertinggal.

2. Irrasional dalam pembukaan sekolah
Karena memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sekolah, dinas pendidikan seringkali memaksakan diri untuk membuka sekolah baru pada tempat yang tidak layak. Sering dijumpai pada satu daerah tertentu berdiri beberapa sekolah negeri yang pada akhirnya masing-masing sekolah kekurangan murid. Sebaliknya, banyak daerah yang belum memiliki sekolah negeri/swasta, padahal anak usia sekolah cukup banyak di tempat tersebut. Meski beberapa dinas pendidikan mengambil kebijakan penggabungan sekolah untuk sekolah-sekolah yang kekurangan murid, tetapi prosesnya berjalan rumit.

3. Serba salah
Sebagai lembaga pengatur dan penilai kualitas pendidikan, otoritas pendidikan mempunyai potensi rasa serba salah. Jika pemerintah menetapkan standar yang tinggi, yang terkena dampak adalah sekolah-sekolah negeri yang juga dikelolanya.

4. Kegemukan
Penggabungan dua tanggung jawab tersebut menyebabkan otoritas pendidikan menjadi institusi yang gemuk. Dengan kegemukan tersebut, fungsi pengendalian akan menjadi sulit. Dan ternyata, otoritas pendidikan menjadi salah satu institusi yang mendapat nilai merah dalam akuntabilitas.


Solusi
Sudah saatnya dipikirkan untuk mengkaji kembali hubungan antara lembaga penyelenggara pendidikan dengan otoritas pendidikan. Dengan jumlah sekolah dan universitas yang banyak, sudah saatnya dipikirkan hubungan yang baru antara departemen/dinas pendidikan dengan sekolah/universitas seperti hubungan antara Dephankam dan ABRI.

PTN memiliki sejumlah keunikan yang mencolok dengan sekolah. Oleh karenanya, keduanya dikelola oleh lembaga terpisah. Untuk PTN, perlu dibentuk Badan Koordinasi PTN. Dan untuk sekolah negeri perlu dibentuk Lembaga Penyelenggara Sekolah Negeri. Pimpinan BK-PTN dapat dipilih oleh para rektor PTN, selanjutnya pimpinan BK-PTN memiliki kedudukan yang setara seperti Kapolri/Jaksa Agung. Demikian pula dengan LPSN. BK-PTN dan LPSN memiliki kewenangan administrasi khusus dalam bidang keuangan dan kepegawaian. Selanjutnya, pemerintah juga perlu memikirkan agar tenaga operasional pada PTN (dosen) dan pada sekolah negeri (guru) memiliki registrasi yang berbeda dengan PNS secara umum. Sama seperti lembaga profesional lainnya. LPSN memiliki otoritas penuh terhadap sekolah-sekolah negeri tanpa campur tangan Dinas/Departemen Pendidikan menyangkut operasional sekolah. Hubungan antara LPSN dengan Dinas/Departemen Pendidikan adalah sama seperti hubungan antara sekolah swasta dengan Dinas/Departemen Pendidikan. Tenaga pendidik yang selama otonomi daerah terkungkung pada lingkup daerahnya, kiranya dapat memperluas wawasan dengan pindah atau sekurang-kurangnya mengikuti diklat yang diselenggarakan LPSN daerah tetangganya. Read More..

Reformasi, rasionalisasi, restrukturisasi

Istilah reformasi sering diidentikkan dengan gerakan penurunan orde baru 1998. Kata-kata reformis kemudian disandingkan dengan status quo. Reformasi kemudian dijadikan nama satu orde dalam sejarah politik Indonesia. Padahal istilah reformasi telah digunakan lama dalam perpolitikan Indonesia. Sejarah militer Indonesia misalnya pernah mendengar istilah Rera, Reformasi dan rasionalisasi.

Pengertian Reformasi
Wikipedia menyebutkan reformasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sistem sendiri diartikan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.



Menurut Umar Said, pemimpin redaksi Harian EKONOMI NASIONAL 1965, Reformasi adalah mengubah, merombak, membangun kembali atau menyusun kembali. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah diwariskan.

Pengertian Rasionalisasi
Rasionalisasi dalam politik selalu dikaitkan dengan kepegawaian. Rasionalisasi diartikan penyusunan jumlah pegawai dengan rasio yang tepat terhadap pelayanan yang diberikan. Bersama-sama dengan reformasi, rasionalisasi disebutkan sebagai modernisasi.

Pengertian Restrukturisasi
Restrukturisasi diartikan sebagai penataan kembali struktur badan/lembaga sehingga kinerja badan/lembaga tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Kata efisiensi sering dianalogikan dengan penghematan, yakni usaha-usaha untuk meningkatkan hasil kerja lembaga badan/lembaga sehingga dengan penggunaan sumber daya sekecil mungkin mendapatkan hasil kerja yang sebesar mungkin. Read More..